Almuhtada.org – Beberapa waktu lalu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengajukan inisiatif untuk melakukan program vasektomi, yang merupakan bagian dari usaha untuk mengendalikan jumlah kelahiran, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Tentu saja, program ini memicu perdebatan. Ada yang memandangnya sebagai inovasi yang positif, namun ada juga yang kontra dengan karena mempertentangkan aspek hak asasi dan kebebasan individu.
Vasektomi sendiri merupakan metode medis permanen untuk mencegah kehamilan pada pria. Ketika hal ini diangkat sebagai program resmi, terlebih jika dilengkapi dengan target atau insentif tertentu, pertanyaan yang signifikan muncul ”sejauh mana negara berhak terlibat dalam keputusan pribadi dan tubuh warga negaranya?”
Dalam tinjauan hukum dan hak asasi manusia, setiap orang berhak menentukan apa yang terbaik untuk tubuh mereka sendiri, termasuk keputusan terkait reproduksi. Pasal 28G UUD 1945 menggarisbawahi bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan bagi diri sendiri, keluarga, serta martabat. Ini mencakup hak untuk menolak intervensi pada tubuh tanpa persetujuan yang jelas dan bebas.
Jika program vasektomi tersebut ditawarkan secara sukarela dengan edukasi yang memadai, itu tentu tidak menjadi masalah. Namun, jika ada bentuk tekanan, pemaksaan yang halus, atau insentif berlebihan yang menyembunyikan risiko serta konsekuensi jangka panjang, maka hal itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak dasar.
Negara memang memiliki kepentingan dalam mengatur populasi demi pembangunan yang berkelanjutan. Namun, pendekatan yang etis dan menghormati otonomi individu adalah prinsip yang harus diutamakan. Program kesehatan yang baik harus mempertimbangkan tidak hanya angka, tetapi juga menghargai pilihan pribadi setiap individu.
Vasektomi mungkin dapat menjadi opsi, tetapi hanya jika dilakukan dengan kesadaran, sukarela, dan tanggung jawab penuh. Oleh karena itu, implementasi dari program ini perlu dipikirkan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak yang ditimbulkannya, dimana vasektomi sendiri membuat seorang pria tidak mampu lagi memilki anak di masa depan yang bisa saja menjadi masalah baru bagi negara terkait kependudukan. Evaluasi juga diperlukan ketika program ini berjalan serta pemerintah juga harus memberikan ruang bagi publik dalam memberikan kritik serta saran bagi program tersebut. [Andhika Putri Maulani]
Editor : Aulia Cassanova
