almuhtada.org – Di permukaan, candi dan prasasti abad pertengahan di Nusantara tampak seperti warisan spiritual semata.
Kalau dicermati lebih teliti, banyak dari prasasti dan proyek monumental itu juga berbicara soal politik: raja yang ingin menegaskan kekuasaan memakai simbol dan bahasa agama untuk mengukuhkan legitimasi mereka di hadapan rakyat dan elit.
Bukti-bukti teks dan arkeologi menunjukkan agama tidak sekadar keyakinan pribadi; ia menjadi alat diplomasi, propaganda, dan konsolidasi kekuasaan.
Prasasti Canggal (732 M) memberi contoh awal yang jelas.
Dalam prasasti ini, Sanjaya mencatat pendirian lingam dan menyajikan dirinya sebagai penguasa yang memulihkan dharma dan ketertiban di Jawa.
Bahasa religius yang sekaligus berfungsi menegaskan klaim politik dan garis keturunan penguasa.
Pernyataan seperti itu bukan sekadar ungkapan spiritual; ia adalah pernyataan legitimasi politik.
Contoh lain datang dari Jawa Tengah akhir abad ke-8: Prasasti Kalasan (778 M) menyebut upaya raja untuk membiayai dan membangun vihara bagi komunitas Buddhis, tindakan yang sekaligus mengikat raja pada otoritas keagamaan dan komunitas lintas nasional pemandu ajaran Buddha.
Di tempat lain, prasasti Kota Kapur (686 M) dari Sriwijaya menggunakan bahasa kutukan terhadap pengkhianat, sebuah wujud eksplisit penggunaan retorika religius untuk menegakkan hukum dan stabilitas politik.
Langkah legitimasi ini juga punya dimensi internasional. Prasasti Nalanda (abad ke-9) merekam permintaan Balaputradewa, penguasa yang berkaitan dengan Sriwijaya kepada raja di India untuk menyediakan lahan bagi sebuah vihara atau pusat pembelajaran Buddhis di Nalanda.
Ini bukan hanya soal kesalehan; mendukung pusat-pusat pendidikan agama di India menempatkan penguasa Nusantara dalam jaringan diplomatik dan budaya yang memberi bobot tambahan pada klaim politik mereka.
Pembangunan monumen raksasa seperti Borobudur dan Prambanan juga menyimbolkan campuran tujuan sakral dan politik.
Borobudur yang ditulis sebagai proyek besar di bawah patronase dinasti Syailendra menjadi manifestasi kemampuan kerajaan mengerahkan tenaga dan sumber daya; secara bersamaan ia berfungsi sebagai pusat ritual dan pengajaran Buddhis.
Prambanan, di sisi lain, sering dipandang sebagai respons dinasti Hindu terhadap dominasi Buddhis sebelumnya, sebuah pernyataan ulang identitas dinasti sekaligus alat legitimasi baru.
Namun penting dicatat: memakai agama sebagai alat politik tidak membuat praktik keagamaan jadi palsu.
Sumber arkeologis dan prasasti lain (misalnya prasasti-prasasti yang menyebut guru, vihara, dan komunitas biksu) menunjukkan adanya kegiatan keagamaan yang nyata pelayanan kuil, pembelajaran, ritual masyarakat yang melibatkan pelembagaan agama dan warga biasa.
Sinkretisme dengan adat lokal menunjukkan akulturasi yang tulus, bukan hanya sandiwara istana.
Kesimpulannya, agama Hindu dan Buddha di Nusantara pada masa klasik berperan ganda: media keyakinan pribadi dan tatanan ritual di tingkat masyarakat, sekaligus alat politik untuk membangun, mempertahankan, dan menegaskan kekuasaan.
Prasasti, candi, dan hubungan internasional abad pertengahan menyediakan bukti konkret bahwa takhta seringkali butuh dewa atau setidaknya retorika religius untuk tampil sah di mata masyarakat. []Ikmal Setiawan
