almuhtada.org – Indonesia dikenal sebagai negera dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Namun, semboyan ini terasa tidak berarti ketika melihat reaitas pahit di lapangan.
Sering kita mendengar berita mengenai sulitnya memperoleh izin pembangunan rumah ibadah bagi umat minoritas di Indonesia, bahkan kerap mendapat penolakan dan gangguan dari sebagian masyarakat mayoritas.
Fenomena ini terjadi berulang di berbagai daerah, baik di kota-kota besar maupun di daerah terpencil, hal ini menandakan ada persoalan mendalam yang belum selesai.
Dari sudut pandang budaya, masyarakat Indonesia masih sangat lekat dengan nilai-nilai komunal. Dalam banyak kasus, keberadaan rumah ibadah yang berbeda dianggap menjadi ancaman dan dapat mengganggu harmoni komunitas lokal.
Rasa kepemilikan atas ruang publik tidak selalu dibarengi dengan kesadaran akan hak-hak warga negara yang lain, sehingga penolakan terhadap komunitas yang dianggap tidak sejalan menjadi hal yang wajar.
Dari aspek sosial sendiri pendidikan toleransi selalu digencarkan tetapi mungkin belum terlalu menjangkau dan ruang dialog antar agama masih minim terutama pada lingkup masyarakat. Banyak warga yang hanya mengenal agamanya sendiri tanpa pernah benar-benar memahami keyakinan orang lain.
Padahal setiap agama dan keyakinan mengajarkan umatnya untuk selalu berbuat baik bahkan terhadap mereka yang berbeda keyakinan.
Kondisi ini semakin rumit dengan maraknya penyebaran narasi intoleran di media sosial yang seringkali tidak terbendung. Yang lebih memprihatinkan, pemerintah daerah kerap bersikap ambigu dan kurang tegas terhadap kasus ini.
Demi menjaga ketertiban, mereka justru membiarkan intoleransi berlangsung atas nama suara mayoritas. Padahal, konstitusi menjamin kebebasan beragama dan hak mendirikan rumah ibadah bagi setiap warga negara.
Toleransi tidak cukup hanya dengan tidak menyerang. Ia diuji ketika kita rela membela hak orang lain untuk berbeda. Jika bangsa ini ingin benar-benar adil dan demokratis, maka minoritas harus dilindungi, bukan disingkirkan apalagi dikucilkan. [Andhika Putri Maulani]
