Judul : Dari Amoral sampai birokrasi humanisme
Penulis : Eugene P. Dvorin Roberth H. Simmons
Penerbit : Presentasi Pustakarya
Cetakan : tahun 2000
Tanggal Riview : 25 Oktober 2023
Dari Amoral Sampai Birokrasi Humanisme adalah sebuah buku yang membahas tentang bagaimana birokrasi dapat berubah dari suatu sistem yang amoral, yaitu tidak peduli dengan nilai-nilai moral, menjadi suatu sistem yang humanis, yaitu menghormati hak-hak dan kepentingan manusia. Buku ini juga memberikan contoh-contoh dari berbagai negara tentang bagaimana birokrasi dapat berkontribusi dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik.
Birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang didasarkan pada rasionalitas, efisiensi, dan impersonalitas. Birokrasi memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, seperti penyediaan layanan publik, pengawasan, perencanaan, dan pengambilan keputusan.
Birokrasi juga memiliki dampak negatif, seperti korupsi, nepotisme, inefisiensi, birokratisasi, dan alienasi. Birokrasi sering kali dianggap sebagai suatu sistem yang amoral, yaitu tidak memperhatikan nilai-nilai moral atau etika dalam menjalankan tugasnya. Birokrasi juga cenderung menjadi suatu sistem yang tertutup, otoriter, dan resisten terhadap perubahan.
Birokrasi humanisme adalah suatu konsep yang mengusulkan agar birokrasi dapat berubah menjadi suatu sistem yang lebih terbuka, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Birokrasi humanisme juga menekankan pentingnya nilai-nilai moral, etika, dan hak asasi manusia dalam birokrasi. Birokrasi humanisme bertujuan untuk menciptakan suatu birokrasi yang melayani bukan menguasai.
Untuk mencapai birokrasi humanisme, diperlukan beberapa langkah, seperti reformasi struktural, reformasi prosedural, reformasi kultural, reformasi personal, dan reformasi politik. Reformasi struktural meliputi perubahan dalam desain organisasi, alokasi sumber daya, dan pembagian wewenang. Reformasi prosedural meliputi perubahan dalam aturan-aturan, standar-standar, dan mekanisme pengawasan.
Reformasi kultural meliputi perubahan dalam nilai-nilai, norma-norma, dan sikap-sikap. Reformasi personal meliputi perubahan dalam kompetensi, motivasi, dan kinerja pegawai. Reformasi politik meliputi perubahan dalam hubungan antara birokrasi dengan pihak-pihak lain, seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, media, masyarakat sipil, dan sektor swasta.
Buku ini juga memberikan beberapa studi kasus dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Singapura, India, Brasil, dan Indonesia tentang bagaimana birokrasi dapat berperan dalam pembangunan nasional. Buku ini menunjukkan bahwa birokrasi dapat menjadi suatu agen perubahan positif jika memiliki visi yang jelas, komitmen yang kuat, kapasitas yang memadai, dan akuntabilitas yang tinggi.
birokrasi adalah orang yang bekerja di meja dengan aturan yang ketat. Pada awalnya, birokrasi merupakan lembaga yang dibentuk untuk para pejabat, yang melayani raja atau penguasa bukan untuk melayani kepentingan rakyat. Maka karakter birokrasi terkesan feodal.
Sifat amoral birokrasi di Amerika Serikat adalah topik yang cukup kompleks dan kontroversial. Birokrasi adalah sistem administrasi yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pelayanan publik, kebijakan publik, dan penegakan hukum.
Birokrasi di Amerika Serikat memiliki struktur dan fungsi yang ditentukan oleh Konstitusi negara, yang berfungsi sebagai dokumen hukum tertinggi1. Birokrasi di Amerika Serikat terbagi menjadi tiga cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang saling melakukan checks and balances untuk memastikan tidak ada individu atau kelompok yang mendapatkan terlalu banyak kendali di pemerintah pusat.
Birokrasi di Amerika Serikat memiliki mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang ketat, terutama dalam hal keuangan. Sebagai contoh, pejabat senior wajib melaporkan rekening bank dan investasinya tiap tahun. Dengan demikian masyarakat tahu bahwa pejabat pemerintah yang dituntut untuk memiliki integritas, profesional, dan akuntabel, bersikap transparan.
Namun, birokrasi di Amerika Serikat juga tidak luput dari kritik dan tantangan. Beberapa isu yang sering muncul dalam birokrasi di Amerika Serikat adalah:
Birokrasi di Amerika Serikat seringkali dianggap terlalu besar, kompleks, dan lamban dalam merespons perubahan dan kebutuhan masyarakat. Banyak regulasi dan prosedur yang harus diikuti oleh birokrasi yang kadang-kadang menghambat efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
Birokrasi di Amerika Serikat juga rentan terhadap pengaruh politik dan kepentingan kelompok tertentu. Hal ini bisa menyebabkan birokrasi menjadi tidak netral, tidak adil, dan tidak responsif terhadap kepentingan umum
Birokrasi di Amerika Serikat juga memiliki budaya kerja yang cenderung individualis dan low-context culture. Hal ini berarti bahwa karyawan lebih termotivasi bekerja secara individu dan juga cenderung menekankan pada kondisi kemandirian yang memungkinkan karyawan untuk aktif dalam menentukan nasibnya sendiri. Budaya kerja ini bisa memiliki dampak positif maupun negatif tergantung pada situasi dan kondisi.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa birokrasi di Amerika Serikat memiliki sifat-sifat yang bisa menjadi inspirasi maupun peringatan bagi birokrasi di negara lain. Sifat amoral birokrasi di Amerika Serikat bisa dilihat dari cara birokrasi tersebut menjalankan fungsi-fungsi dasarnya, yaitu pelayanan publik, kebijakan publik, dan penegakan hukum. Sifat amoral ini bisa bermakna baik atau buruk tergantung pada perspektif dan nilai-nilai yang digunakan untuk menilainya.
Reviewer: Taufik Hidayat (Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan)
