Al-muhdata.org – Investor asing kembali aktif memborong Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia, sebagaimana dilansir dari Katadata.co.id bahwa Bank Indonesia (BI) mencatat kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN)pada 10-12 Juni 2025 oleh investor asing mencapai Rp 5,08 triliun.
Bagi sebagian pihak, hal ini dianggap sebagai sinyal positif bahwa kepercayaan global terhadap stabilitas ekonomi Indonesia masih tinggi, bahkan ketika dunia dihantui ketidakpastian geopolitik dan perlambatan ekonomi.
Bahkan dengan adanya modal asing melalui penerbitan surat utang negara ini memberikan kesempatan kepada negara untuk berbenah terhadap masalah ekonomi mereka tanpa menambah utang terhadap negara lain ataupun IMF.
hal ini juga menjadi salah satu strategi pemerintah dalam membiayai berbagai kebijakan mereka disaat defisit anggaran. Saat anggaran dalam negeri tidak cukup, maka negara boleh menerbitkan surat utang ini.
Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terutama terkait dominasi modal asing dalam kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN). Ketika investor asing mendominasi pasar obligasi negara, arus modal bisa sangat fluktuatif.
Ditambah lagi jika sentimen global berubah, misalnya karena kenaikan suku bunga The Fed, buruknya kondisi ekonomi atau konflik internasional mereka bisa kapan saja menarik dana dalam jumlah besar secara tiba-tiba. Hasilnya? Rupiah semakin tertekan, pasar obligasi goyah, dan pembiayaan negara terguncang.
Selain itu, ketergantungan pada dana asing dapat mengurangi kemandirian fiskal. Pemerintah cenderung menyesuaikan kebijakan agar tetap menarik bagi investor, alih-alih fokus pada kebutuhan dalam negeri. Kondisi ini bisa menekan ruang bagi program pembangunan jangka panjang.
Tak hanya itu, Surat Berharga Negara (SBN) yang didominasi investor asing dapat memicu crowding out effect. Yang maha seharusnya investor mendanai berbagai sektor produktif untuk mengembangkan bisnis dan UMKM yang berkesinambungan bukan sektor pasif seperti negara.
Maka dari itu, strategi ke depan bukan hanya meningkatkan penjualan Surat Berharga Negara (SBN), tetapi juga memperkuat basis investor domestik. Selain itu, pemerintah harus menekan jumlah penerbitanSurat Berharga Negara (SBN) sehingga tidak menganggu pertumbuhan ekonomi yang seharusnya.
Kemudian partisipasi masyarakat dalam Surat Berharga Negara (SBN) ritel harus ditingkatkan, dan peran institusi keuangan lokal seperti dana pensiun atau asuransi diperluas.
Kesimpulannya, meningkatnya pembelian Surat Berharga Negara (SBN) oleh asing memang mencerminkan kepercayaan, namun negara tidak boleh terlena. Tanpa pengelolaan yang hati-hati, ketergantungan ini justru bisa menjadi titik lemah dalam fondasi ekonomi Indonesia. [Andhika Putri Maulani]
