almuhtada.org – Logistik merupakan urat nadi perekonomian sebuah negara. Bagi Indonesia, tingginya biaya logistik yang mencapai 14,29% dari PDB pada tahun 2023 menjadi hantu struktural yang menekan daya saing produk lokal di pasar global.
Menghadapi tantangan ini, pemerintah mengandalkan reformasi digital melalui Lembaga National Single Window (LNSW) dengan sistem Indonesia National Single Window (INSW). Misi utamanya adalah meruntuhkan ego sektoral birokrasi dan menyatukan perizinan dalam satu ekosistem digital yang efisien.
Sejak awal diinisiasi, LNSW menunjukkan performa impresif. Indikator utamanya terlihat pada penurunan rata-rata dwelling time nasional dari 3,16 hari pada 2019 menjadi 2,62 hari pada 2023. Capaian ini didorong oleh pendekatan single submission, di mana pelaku usaha cukup menginput data satu kali tanpa perlu mengisi dokumen berulang di berbagai portal instansi. Intervensi teknologi ini terbukti meningkatkan efisiensi waktu hingga 66,5% dan memangkas biaya operasional pelaku usaha sebesar 63,39%.
Namun, perjalanan menuju efisiensi sempurna masih membentur dinding realitas. Kritik tajam datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menilai sistem LNSW belum terintegrasi penuh secara real-time antarinstansi.
Menkeu menegaskan bahwa LNSW tidak boleh sekadar menjadi kurir dokumen elektronik, melainkan harus bertransformasi menjadi “pusat intelijen digital” (digital intelligence hub). Sistem ini dituntut memiliki kemampuan analitik tinggi untuk memantau seluruh arus barang dari hulu ke hilir demi menutup celah manipulasi data.
Di lapangan, para pelaku usaha juga mengeluhkan portal INSW yang kerap mengalami kendala teknis atau crash pada jam sibuk. Pada sektor logistik yang bergerak 24 jam seminggu, sistem yang tumbang beberapa jam saja memicu efek domino yang destruktif, seperti penumpukan barang di pabean, lonjakan biaya sewa kontainer (demurrage), hingga penurunan kualitas komoditas mudah busuk.
Kondisi ini membuktikan bahwa modernisasi pelayanan publik bukan sekadar pamer fitur baru, melainkan tentang menjaga keandalan sistem (system reliability) dan skala infrastruktur server.
Akar keterlambatan integrasi real-time ini terletak pada timpangnya tingkat kematangan teknologi informasi di antara 18 hingga 21 kementerian/lembaga (K/L) yang terlibat. Akibatnya, LNSW harus bekerja keras menyamakan standar data yang berbeda, seperti konversi satuan “ton” ke “kilogram”. Tanpa harmonisasi kode barang (HS Code) dan satuan ukuran, otomatisasi akan tetap terganjal proses verifikasi manual di ujung birokrasi.
Meskipun didera kritik, LNSW tetap melangkah maju dengan menyiapkan cetak biru INSW Gen-3. Visi super app logistik ini akan mengintegrasikan perizinan, penanganan logistik, hingga pembayaran. Implementasi teknologi mutakhir seperti blockchain melalui INSW Chain disiapkan untuk menjamin transparansi data pabean.
Sementara itu, Kecerdasan Buatan (AI) akan diterapkan dalam manajemen risiko untuk memprofilkan kepatuhan pelaku usaha secara otomatis guna mendeteksi kecurangan seperti under-invoicing. [Siti Fatimah]
